Legalitas Haji Furoda

//Legalitas Haji Furoda

Legalitas Haji Furoda

Tidak jarang kita mendengar berita di media cetak maupun online kata Haji Furoda, atau Haji Tanpa Antri. Apasih yang di maksud haji furoda ? Sebagaimana kita ketahui, sistem perhajian di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu haji reguler dan haji khusus. Kedua jenis haji ini menggunakan visa haji yang sudah di jatahkan oleh Pemerintah Saudi untuk Indonesia.

Ada masyarakat muslim Indonesia yang berhaji tanpa menggunakan kuota haji Indonesia, tanpa menunggu bertahun- tahun pula, daftar tahun itu dan langsung berangkat di tahun yang sama, inilah yang di sebut dengan haji Furoda atau haji non kuota atau Haji tanpa Antri atau haji prioritas, yang diselenggarakan oleh PIHK atau Travel yang memiliki izin resmi dari Kementerian Agama.

Pembagian kuota haji di dunia mengacu pada Keputusan KTT-OKI tahun 1987 di Amman, Yordania. Dalam forum itu memutuskan 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk muslim suatu negara. Baik haji reguler maupun haji Khusus, jamaah yang baru mendaftar harus mengantri (waitinglist) bertahun tahun, haji reguler rata- rata 18 tahun, dan haji khusus rata- rata 5 sampai 6 tahun.

Setiap tahunnya, animo haji masyarakat muslim Indonesia selalu tinggi, dan kuota yang di jatahkan oleh Pemerintah Saudi untuk Indonesia tidak mampu memenuhi animo masyarakat untuk haji. Selama bertahun – tahun masyarakat yang haji di luar kuota pemerintah sudah berjalan, dan tahun 2019 melalui Undang- undang No. 8 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh memutuskan untuk melegalkan haji non kuota ini, dengan mewajibkan jamaah yang akan berangkat haji non kuota harus melalui PIHK atau Travel yang memiliki izin resmi dari Kementerian Agama.

Dalam Undang- undang No, 8 Tahun 2019 pasal pasal 17 – 18 di jelaskan mengenai Warga Negara Indonesia yang berhaji menggunakan Visa Haji di Luar Kuota Haji Indonesia sebagai berikut :

Pasal 17

  1. Visa haji di luar kuota haji Indonesia dilarang digunakan oleh Jemaah Haji.
  2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan Ibadah Haji.

Pasal 18

  1. Visa haji Indonesia terdiri atas:
    a. visa haji kuota Indonesia; dan
    b. visa haji mujamalah undangan pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
  2. Warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berangkat melalui PIHK.
  3. PIHK yang memberangkatkan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi wajib melapor kepada Menteri.

Memang Pemerintah belum mengatur secara detail mengenai standar pelayanan dan fasilitas minimum pelaksanaan Haji menggunakan visa mujamalah atau Furoda ini seperti halnya haji kuota khusus yang sudah lama diatur. Pemerintah hanya mengatur :

(1) Masyarakat diminta untuk mendaftar di Penyelenggara Ibahadah Haji (PIHK) resmi, dan (2) PIHK wajib memberikan laporan kepada kementrian Agama tentang program dan jumlah jamaah.

Dengan demikian masyarakat dan PIHK telah mendapat legalitas terhadap penyeleggaraan haji ini. Namun demikian Masyarakat diminta tetap untuk berhati hati apabila ingin menggunakan jasa dan membeli produk Haji Mujamalah atau Furoda ini, jangan sampai mendaftar ke penyelenggara haji yang tidak berijin.

Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustholih Siroj mengatakan bahwa praktik ibadah haji furoda sarat dengan risiko dan cukup rentan terhadap jamaah karena peraturan yang ada belum memadai untuk menjamin hak-hak jamaah. Mustholih meminta kemenag untuk membuat peraturan detail perihal haji furoda. Hal ini disampaikannya menyusul legalisasi praktik haji furoda lewat Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UUPIHU) yang selama ini dianggap sebagai praktik perjalanan ibadah yang remang-remang.

Meski praktik haji furoda sudah dinyatakan legal, tetapi karena bukan berasal dari kuota resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, pada saat penyelenggaraan haji di tanah suci nanti jamaah haji furoda tidak bisa bergabung dengan rombongan misi haji Indonesia yang dipimpin amirul haj. Hal ini bisa dimaklumi karena secara prosedur, tahapan, layanan dan biaya sejak awal keduanya berbeda.

“Selain itu perlu diketahui, pemerintah juga tidak menjamin terpenuhinya hak-hak jamaah haji melalui visa mujamalah seperti pada jamaah haji khusus atau regular yang menggunakan visa dari jatah kuota resmi sehingga jamaah haji model ini sangat rentan. Di sisi lain setiap warga negara di mana pun berada berhak atas pelayanan negara, terlebih masalah haji sejatinya menyangkut pelayanan publik (public service),” kata Mustholih.

Ia menambahkan, praktik haji furoda awalnya tidak resmi. Berdasarkan UU Nomor 13 tahun 2008 praktik haji furoda tidak diakui pemerintah karena di luar kuota resmi rombongan misi haji Indonesia. Sementara di sisi lain Arab Saudi sebagai negara tujuan menyediakan visa khusus yang disebut visa mujamalah. “Karena itu praktik haji furoda pun sulit ditindak. Penyelenggarannya tidak mudah dimintai tanggung jawab bila ada penelantaran atau gagal berangkat,” kata Mustholih.

UUPIHU yang beberapa waktu lalu disahkan dalam rapat paripurna DPR RI memberikan lampu hijau bagi calon jamaah haji di luar haji reguler dan haji khusus dengan syarat mendapatkan visa undangan dari pemerintah kerajaan Arab Saudi atau yang disebut visa mujamalah. UUPIHU memungkinkan praktik haji furoda melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang berizin. PIHK nantinya akan melapor kepada Menteri Agama.

Jika PIHK tak melapor, maka ancaman administrasi akan menanti, mulai dari sanksi ringan berupa teguran sampai pencabutan izin. Menurut Mustholih, munculnya pelegalan pasal haji dengan visa mujamalah tampaknya memang bagian dari kompromi antara pemerintah, DPR dan PIHK karena melihat persoalan kuota haji yang tak kunjung bertambah. Sebab animo masyarakat menunaikan ibadah haji tidak pernah surut, bahkan terus membesar.

Harapan masyarakat untuk mendapat kuota resmi, kata Mustholih, harus berhadapan dengan kenyataan, yaitu mesti menunggu dengan daftar tunggu (waiting list) saat ini mencapai puluhan tahun. Sedangkan permintaan tambahan kuota sampai hari sulit dipenuhi oleh pihak Arab Saudi. “Oleh sebab itu, agar di belakang hari tidak ada saling lempar tanggung jawab jika terjadi suatu masalah terhadap proses haji yang menggunakan visa mujamalah ini, maka Kementerian Agama harus membuat aturan yang sangat detail dan rinci untuk mengatur sejauh mana kriteria, syarat, prosedur, hak dan tanggung jawab PIHK maupun jamaah,” kata Mustholih.

Musim haji tahun ini, haji furoda tak lagi disebut ilegal oleh pemerintah. Pemerintah dan Komisi VIII DPR telah menyepakati kententuan haji furodah diatur dalam Undang-undang haji umrah terbaru. Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily, mengiyakan adanya ketentuan yang mengatur haji furoda.

“Meski haji furoda dilegalkan pemerintah dan DPR melalui Undang-undang Penyelenggaraan Haji Umrah yang baru, akan tetapi penyelenggaraannya haji furodah itu bukan oleh pemerintah. Haji furodah diselenggarakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK).” ujarnya Meski bukan pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) yang menyelenggarakan haji furodah, akan tetapi pemerintah dan PIHK yang meberangkatkan jamaah haji furoda harus tetap saling tukar informasi selama di Tanah Suci. “Tetap harus dalam koordinasi Kementerian Agama,” katanya.

Ace Hasan mengatakan, haji furoda harus dalam koordinasi pemerintah agar ketika terjadi apa-apa pada jamaah haji furoda ada pihak pemerintah yang bisa diminta pertanggungjawaban. “Karena kenapa? kami ingin agar semua jamaah haji tetap dalam tanggungjawab dalam Kementerian Agama,” katanya. Ace berharap, pemerintah harus memastikan travel yang digunakan jamaah haji furoda telah memiliki legalitas sebagai PIHK. Untuk diketahui, Haji Furoda adalah haji yang visa Hajinya diperolah melalui undangan dari Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia diluar kuota visa Haji yang sudah dijatahkan kepada kemenag RI.

Untuk konsultasi Haji Furoda silahkan langsung menghubungi :

Alindra Haqeem Travel
Jl. Haji Samali No. 87 E, Pasar Minggu Jakarta Selatan

By | 2020-03-05T10:55:13+00:00 February 10th, 2020|haji furoda|Comments Off on Legalitas Haji Furoda
Hubungi CS Alindra Haqeem